Seni dan Putri Malu

Undang-undang pornografi

Sak temene aku ra alergi

Gebyah uyah ra prayogi

Kulo sedih yen nglarani ati

 

Dengan merdu suara dan irama keroncong yang kental, Cak Dikin, menyanyikan bait akhir lagu di atas dalam pentas gotong-royong seniman Solo, Parekan Gugat, tengah November lalu. Sebuah ekspresi dan reaksi yang khas dilakukan seniman-seniman Jawa umumnya: kesulitan dan tekanan hidup –yang mereka dapatkan akibat bencana alam, ekonomi, atau politik—ditransendensi ke dalam humor artistik yang menawan.

Pentas yang diikuti dua puluhan grup kesenian Solo dan dikoordinasi oleh dalang suket Slamet Gundono dan penari-batin Suprapto Suryo Sudarmo itu, menunjukkan pula kelenturan dan daya hidup seni tradisi yang tinggi dalam mengarungi gelombang zaman. Kemampuan yang membuat kesenian dan kebudayaan di negeri ini tak pernah beristirahat, mengembangkan diri dan masyarakatnya, betapapun pemerintah –antara lain—lebih banyak memanfaatkan ketimbang menumbuhkannya.

Disahkannya Undang-undang (UU) Pornografi belakangan, secara nyata dirasakan menjadi tekanan bahkan kecemasan bagi kerja kesenian. Kerja yang sesungguhnya dilakukan susah payah hanya untuk survive dan mempertahankan basis/defensi moral dan mental masyarakatnya. Tentu saja dari mitraliur serangan hidup yang kian materialistis bahkan hedonis. Dalam situasi itu UU Pornografi pun menjadi ironi, lidah yang tajam bahkan pisau di punggung kerja kesenian.

Kecemasan itu tak hanya terlihat dari reaksi keras beberapa daerah, yang umumnya menggunakan alasan kebudayaan lokal sebagai dasar argumentasi, namun juga “ancaman-ancaman” praktis yang terbayangkan bahkan telah jadi kenyataan. Seniman serba bisa Danarto, melukiskan hal itu dalam satu ilustrasi kecil: seorang perupa yang membawa patung telanjang ke sebuah gedung pameran, terjebak macet di tengah kota.

Tentu saja, patung yang mencolok itu menyita perhatian publik di sekitarnya. Reaksi pun terjadi, pengrusakan terjadi, tragedi terjadi, dan seniman mengeluh di hati. Katakanlah, “Pihak berwajib dan yang mengerti pasti akan bilang, para perusak itu harus diadili dan dihukum!” tukas Danarto. Tapi, “bagaimana patung yang hancur bisa diganti?” sang seniman tetap tak mengerti.

Di bagian lain, kekuatiran sudah terbukti. Salah satunya di Semarang, saat seorang seniman tradisi di tegur langsung di atas panggung, oleh sekelompok orang karena dianggap melanggar UU Pornografi (bahkan sebelum diundangkan). Usaha seniman itu membela diri –bahwa seni itu sudah bertahun-tahun ia bawakan, bahwa ia sedang cari makan—sia-sia. Dia terusir dari panggung, karena takut dengan ancaman yang sudah bersifat fisik.

Alienasi bahkan pembungkaman ekspresi artistik di atas, bukan lagi sekadar kontradiksi bahkan kemunduran dalam logika demokrasi yang kita terus selebrasi belakangan ini. Namun ia juga menunjukkan betapa pribadi yang ambigu, bisa jadi skizofrenik, semakin kental tercermin dalam perilaku keseharian kita, dalam cara kita menyusun prinsip, cara berpikir dan memandang diri kita sebagai individu atau komuni.

Hal itu tidak saja mengancam kewarasan kolektif kita, namun lebih penting lagi mengancam daya hidup, daya tumbuh dan daya kultural kita yang begitu liat serta terbukti mampu bertahan lebih dua milenia sejarah peradaban kita. Para pemangku kepentingan terdekat kesenian (cq pemerintah, swasta, kaum agama, atau akademi), mereka yang mengambil manfaat besar darinya, seakan berpaling menyaksikan potongan hidup mereka yang substansial itu digerus dan direndahkan oleh kepentingan atau cara berpikir materialistis dan pragmatis.

Dan inilah hasil kecemasan itu: meluasnya virus yang membuat batin kita steril, kreativitas mandul, dan kebudayaan pun seperti bencana yang berbenah diri. Bencana yang mendestruksi kekuatan terbaik yang bangsa ini miliki, fundamen yang memberi kita alasan untuk berbangsa. Ehmm…bagaimana seniman kemudian menanggapi? Membiarkan dirinya lenyap di gelombang kedegilan zaman? Menjadi karang: membatalkan hidupnya dalam sunyi abadi?

Tentu tidak. Sejarah seni di negeri ini memang sebuah riwayat yang haru, bukan karena deritanya, tapi lantaran daya tahan dan daya kembangnya bahkan dalam tekanan paling ekstrim dari para penanggungjawabnya (kekuasaan). Bukan klangenan atau kepentingan kecil yang semaput karena ancaman atau aturan sempit. Seni bisa dan harus terus tercipta, karena artistika adalah bahasa terbaik yang menjadi fitrahnya: konstitusi eksistensialnya, juga sebagai sebuah bangsa. Seni adalah proklamasi hidup tiada henti.

Dalam hidup praktis boleh jadi ia rapuh melawan bahasa regulasi/politik, bahasa makian, bahasa kekerasan atau bahasa senjata. Namun dalam semesta jiwa, ia tak akan terkuasai tak terkooptasi; ia menciptakan ruang dan waktunya sendiri, membuat narasi dan sejarahnya sendiri.

Ah, betapa indahnya kekuatan bersembunyi di kurusnya putri malu: kuncup ditindih kaki-kaki bersepatu, dan mengembang lucu saat jari-jari kecil menyentuhnya dengan kalbu. Betapa mulia kesenian bila ia terus mencipta, ketika kekuasaan bukan melindungi kerentanannya, namun melulu mengeksploatasi atau pergi meninggalkannya. Dengan rasa malu, sesungguhnya kita mendapat hidup yang tentu.

Komentar