Seni dalam Fatsoen Politik

Berangsur-angsur, kebudayaan terangkat menjadi sup hangat dalam meja wacana kehidupan kita berbangsa, yang belakangan dipenuhi menu (nafsu) politik dan ekonomi saja. Betapapun di dalamnya masih tersimpan komprehensi dan apresiasi yang cukup dangkal, penambahan menu itu menunjukkan minat dan awal yang mengarah pada kesadaran: kebudayaan adalah salah satu kunci penyelesaian masalah bahkan masa depan yang diharapkan.
Kecenderungan yang pantas diapresiasi ini diperlihatkan, misalnya, pada Deklarasi Damai di antara para kontestan Pemilihan Presiden yang diselenggarakan KPU beberapa hari lalu.

Dengan memberi waktu terbatas pada tiap kontestan menyuguhkan sebuah nomor kesenian di awal acara, mereka –para petinggi politik—tidak hanya memperlihatkan niat baik di atas. Namun juga memberi wajah unik pada praksis demokrasi kita, dan lebih jauh lagi, sebuah ambisi untuk memproduksi hidup politik yang lebih kultural, lebih beradab.

Namun, begitulah, sebuah refleksi selalu membayang di semua peristiwa publik semacam itu. Kebudayaan yang dipahami sebagai sebuah produk artistik itu, tidak hanya menunjukkan naifitas –dalam kematangan politik mereka—namun juga kekeliruan yang berpotensi merugikan –bahkan menghancurkan—kedua wilayah yang tengah berusaha menjalin honey moon-nya –setelah sekian lama bersitegang atau pisah ranjang—itu: kesenian dan politik.
Hal pertama tampak pada nomor-nomor kesenian yang disuguhkan para kontestan.

Kubu Mega-Pro menghadirkan nomor kesenian dari Jawa Tengah, SBY-Boediono menampilkan tarian Melayu, dan JK-Win menghadirkan tarian yang lebih kontemporer. Mungkin ada “maksud” atau pesan tersembunyi di balik itu. Seperti usaha melepaskan citra “terlalu Jawa” bagi SBY-Boediono untuk meraih dukungan non-Jawa. Atau gambaran tentang progresivitas dan kegesitan modern bagi pasangan JK-Win.
Namun, apapun message yang samar dan sumir itu, ketiga kontestan dengan kuat menunjukkan kegagalan yang naif, untuk menyajikan sebuah nomor kesenian yang –setidaknya secara simbolik—mampu merepresentasikan realitas (karakter) dirinya. Atau mungkin realitas keindonesiaan, kenusantaraan, yang menjadi inti ideologis dari semua perjuangan politik.

Kesenian dalam performa atau pemahaman seperti ini pun tinggal menjadi aksesori atau manekin di dalam kaca etalase politik. Keindahan yang segera dapat diganti atau ditinggalkan begitu ia tidak lagi diperlukan. Sebagai buah dari kebudayaan, ia pun menyiratkan bagaimana kesulitan paradigmatis terjadi di kalangan pekerja politik dalam menempatkan kebudayaan (cq kesenian) dalam praksis kerja sehari-harinya. Honey moon itu tidak jua terasa manis, bahkan bisa eksploatatif dan destruktif.

Seni: Arsenal Politik

Kesulitan paradigmatis tersebut, adalah hal kedua dalam realitas relasional yang terlukiskan di atas. Baik kesenian dan politik tidak memahami bila mereka sesungguhnya bermain dalam wilayah kerja yang secara substansial berbeda arasnya. Bila politik lebih banyak bermain di tataran praktis, dimana kepentingan golongan (partai) menjadi pagar untuk menegaskan eksistensi, posisi diri, hingga siapa dan dimana kawan serta lawan. Maka kesenian, sebaliknya berada pada tataran simbolis, dimana kode-kodenya bermain meng’atas’i pagar-pagar kepentingan itu, dan bicara dalam sebuah nilai yang justru memersatukan. Bukan memisahkan, sebagaimana praksis politik.

Maka, jika kemudian kesenian masuk atau dimasukkan ke dalam pagar politik, secara otomatis ia telah diperangkap atau memerangkap dirinya. Ia terpenjara oleh tuntutan praktis yang akan kian mengerdilkan dirinya sendiri. Dalam logika politik, hal ini lumrah bahkan mungkin ia dapat menjadi taktik atau strategi yang jitu.

Sebuah sebuah kekuatan yang menakdirkan dirinya ke dalam konflik atau kompetisi yang frontal, politik membutuhkan berbagai peralatan tempur untuk memenangkan konflik/kompetisi itu. Kesenian pun dapat menjadi satu arsenal yang ampuh. Bukan hanya daya retorik dan simboliknya yang kuat dan tajam. Namun juga, ia bisa jadi tempat persembunyian yang aman untuk, misalnya, menutupi nafsu dan ambisi dominasi di balik apa yang disebut –katakanlah—licensia poetica. Semacam kebebasan (fakultatif) yang memberi ruang kreatif pada kesenian untuk bebas berekspresi tanpa ditelikung oleh batasan-batasan tradisi, konvensi, atau regulasi formal.

Tentu saja, pemanfaat lisensi dengan cara seperti itu adalah sebuah cara yang dangkal bahkan manipulatif. Ia tidak hanya mengancam kebebasan dan kekuatan kreatif seni itu sendiri, namun juga mendangkalkan hidup dan budaya politiknya pula. Lebih jauh lagi, ia akan menciptakan artifisialisasi dalam apresiasi hidup secara kolektif.

Sebuah ‘Fatsoen’

Kerugian atau destruksi yang potensial tercipta dalam relasi seni-politik, kebudayaan dan politik di atas, tentu saja bukanlah intensi umum yang kita harapkan dari sup panas kebudayaan di menu makan kita belakangan ini. Kebudayaan, dalam produk utamanya kesenian, dapat memainkan peran yang penting bahkan menentukan, ketika ia diposisikan –oleh sektor mana pun yang memerlukan keberadaannya: politik, agama, ekonomi, dll—sebagai sebuah ekspresi idea(logis) tentang kebaikan dan kemuliaan manusia secara umum (universal).
Sebagai salah satu puncak dari meditasi, kontemplasi dan komprehensi manusia pada diri dan

kehidupannya, kesenian dapat berfungsi untuk mengelevasi ruang sempit dari pagar-pagar politik. Pagar yang membuat nafsu politik hanya menjadi pelayan satu golongan saja dan meminggirkan kepentingan keseluruhan (nation). Inilah pragmatisme politik (demokrasi) yang menjebak: ia hanya membutuhkan sebagian untuk menguasai keseluruhan. Biarpun yang sebagian itu pun palsu atau hasil dagang gaya obralan.

Maka, bila kebudayaan secara umum, dan kesenian secara khusus, hendak kita hidangkan di daftar menu, ia tak cukup menjadi semangkuk sup. Ia sesungguhnya adalah menu itu sendiri. Adalah motif, tujuan, dan cara kita yang paling dasar untuk menghadirkan semua tujuan ilmu atau pelbagai praksis hidup: kemuliaan manusia, kesejatian diri, kedaulatan yang tak terbeli.

Mungkin seperti agama, ilmu, adat, dan lainnya, kesenian sepantasnya menjadi bagian yang inheren dalam semua praksis hidup kita, khususnya politik. Semua ekspresi hidup kita selaiknya unik dan artistik, sehingga ia tidak hanya menyimpan pragmatisme sempit yang –katanya—menjadi imperasi hidup saat ini. Tapi juga menyiratkan idealisme di mana manusia selalu dibayangkan berdaulat terhadap dirinya sendiri. Bukankah manusia bukan hanya homo politicon, namun pula homo aestethicus?

Maka, betapa indahnya, bila kita temukan para petinggi (elit) politik, ekonomi, agama dan sebagainya tampil tidak hanya dengan kecerdasan politik tapi juga dengan keindahan bahasa, keluasan gagasan, sehingga membuat ia ramah, santun dan dicintai publiknya. Bukan sebaliknya, ia nampak kotor, ambisius, licik, manipulatif bahkan nampak satanik di hadapan konstituennya.

Ini mungkin awal dari sebuah fatsoen, sebuah kultur Indonesia dalam politik kita.

August 3, 2009

Komentar