RAMADHAN PANCASILAIS

Sungguh menyejukkan Ramadhan. Belum lagi ia tiba, api yang menjalar di bumi Indonesia belakangan hari –karena panasnya hati dan membaranya kepala—seakan redup menyisakan hanya serpihan lelatu yang bisa justru menjadi hiasan seperti taburan bintang di gelap malam.

Kesucian Ramadhan bagi umat Islam Indonesia adalah sakralitas kolektif yang terjaga baik ratusan tahun di negeri ini, yang tampak kebal dari gangguan dan godaan gaya hidup global-modern. Kita mendapatkan momen reflektif untuk mengendapkan, membaca ulang atau memeriksa diri lagi yang selama ini terlibat dalam keriuhan dan kericuhan politik yang dicampur aduk dengan kepentingan agama.Wajah dan hati agama (Islam) negeri ini, memperlihatkan jati dirinya yang mampu membungkam hampir tak terkendalikannya amarah, syahwat atau libido pikiran, mental dan badan kita selama beberapa waktu belakangan.

Dalam shalat-shalat yang (coba) dikhusyukan, do’a-do’a setelahnya, masa i’tikaf yang sunyi, dan kolektivitas yang penuh kebhinekaan dalam jama’ah-jama’ah tiap harinya seperti menguliti sisik-sisik yang busuk dan buruk dari ribuan kata, istilah, frasa hingga tuduhan dan makian yang tak hanya merusak bahasa tapi juga menghina diri dan bangsa sendiri selama ini. Apa sebenarnya yang ada di balik retorika-retorika penuh muslihat, manipulasi dan menyesatkan hati dan pikiran itu?

Apa pula, bahkan, slogan-slogan “kebaikan” yang kita anggap menjadi lawan dari retorika-retorika negatif itu? Apa makna di balik semua ekspresi linguistik itu? Bentuk komunikasi apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah yang terakhir itu (slogan kebaikan) memiliki keampuhan untuk melawan atau meredam negativitas hal sebelumnya? Benarkah Pancasila sebenarnya, sebagai bagian dari kebaikan dan selalu kita rayakan hari lahirnya itu, secara nyata (real) dan substantif, mampu dan telah menjadi peredam gerak-gerak negatif dalam diri bangsa kita?

Benarkah nilai-nilai –yang kita anggap menjadi karakter dasar bangsa—seperti toleran, gotong royong, egaliter dan sebagainya telah menjadi praksis dari kehidupan kita selama ini? Setidaknya, benarkah kita memahami dengan adekuat makna dan hikmah dari sila-sila atau istilah-istilah di atas? Atau justru kita buta, dan semua itu berhenti pada slogan, propaganda juga terjerembab sebagai retorika belaka? Sebuah kemungkinan yang bukannya membawa maslahat namun menjadi mudharat kita, karena ia bisa menerbitkan kesadaran palsu (fake consciousness) bahkan keyakinan-keyakinan yang ilusif, termasuk secara religius.

Semua kemungkinan buruk itu sebenarnya bisa dengan mudah dihindari, atau slogan serta retorika ia bisa menjadi mentah, bila ada yang mampu menjelaskan, katakanlah dasar historis atau ontologis dari istilah-istilah seperti gotong-royong, toleran, sopan santun, egaliter, dan sebagainya, sebagai bagian integral dari diri (bangsa) kita. Tapi sampai hari ini, saya belum beruntung mendapat penjelasan yang cukup valid atau bertanggungjawab tentang hal itu. Sehinga nampaknya istilah-istilah “ideal” lebih menjadi sebuah keyakinan, taqlid yang boleh jadi buta dan ilusif. Karena ia mengalami kesulitan dalam implementasinya, bahkan di tingkat personal, diri kita sendiri.

Dalam beberapa riset kecil (personal) dan informal yang saya lakukan, dibantu  mahasiswa-mahasiswa saya di paska sarjana sebuah universitas, untuk menemukan realitas sesungguhnya  baik di masa lalu hingga di masa kini (dalam penjelasan historis, arkeologis hingga sosiologis), berhasil diidentifikasi 40 (hingga hari ini) ciri khas masyarakat Indonesia dalam jatidirinya sebagai manusia dan kebudayaan Bahari. Ciri yang juga menjadi sifat dan menjadi dasar nilai hingga moralitas pembentuk kepribadian/karakter/integritas bangsa Indonesia itu, dibuktikan menjadi esensi juga acuan praksis hidup masyarakat kita, dulu hingga kini.

Hanya, menjadi kenyataan yang ada di lapangan, ternyata ini ciri, sifat atau karakter dasar masyarakat kita itu mendapat implementasi yang paling adekuat atau mendalam justru di kalangan rakyat kecil (grass root). Kemudian ia melunak atau luntur, dalam arti praksisnya kian berkurang kualitasnya, pada kelas-kelas di atasnya. Lalu memuncak justru pada pengingkaran atau pengkhianatan (negasi dari ciri-ciri itu) di kelas paling atasnya (elit). Ada beberapa sebab yang menciptakan situasi tersebut.

Namun, ketimbang mengurai sebab-sebab yang membutuhkan cukup banyak halaman, saya coba meringkas beberapa hasil riset di atas, tentang akar tumbuhnya ciri atau nilai-nilai keutamaan bangsa kita itu, hingga terhindar dari jebakan slogan, ilusi, dan kebuntuan implementasinya.

Semua bermula dari realitas kebaharian masyarakat, negeri, budaya, hingga adab dari negeri Nusantara/kepulauan Indonesia. Sebuah realitas natural yang purba, dimana lebih 70% atau 1/3 dari luas wilayahnya adalah air (lautan), belum termasuk sungai, danau, bendungan, empang, dsb. Sebuah kenyataan alamiah yang juga ada pada bumi ini, pun tubuh manusia, yang 1/3-nya diisii oleh air.

Dari realitas itu, terciptalah sebuah masyarakat –sebagai akibat logisnya—yang lebih berorientasi pada perairan, laut, ketimbang darat. Mereka lebih “hidup” dalam kedekatannya dengan laut, membuatnya ahli dalam mengarungi laut, matang dalam teknologi yang dibutuhnya (dalam pembuatan kapal, antara lain), hingga penjelajahan dan diasporanya ke berbagai wilayah dunia (yang pada satu masa, hal itu jauh lebih mungkin dijangkau lewat lautan ketimbang jalan darat). Tak mengherankan bila data-data arkeologis mengidentifikasi bekas-bekas peninggalan rakyat (budaya) Nusantara dari ujuang Barat (pantai Timur Afrika) hingga Timur (pulau Paskah hingga Tahiti) dunia.

Semua itu terjadi sejak 3.500-4.000 BCE (Before Common Era atau Sebelum Masehi dalam istilah lama), masa dimana orang-orang Daratan (Kontinental) sebagai counterpart dari Adab Bahari, menengok laut pun masih dengan rasa takut berlebihan. Karena menurut catatan sejarah, bahkan hingga masa tahun 300-an atau Pra-Copernican, bangsa Kontinental Eropa melihat horison atau cakrawala adalah batas dunia, di mana di seberangnya terbentang jurang yang tak terukur dalamnya, jurang neraka (inferno).

Sementara di Adab Bahari kita, garis horison itu malah menjadi simbol utama kebudayaan, dari hidup sosial hingga spiritual. Itulah garis lurus dan datar yang menghubungkan langit dan bumi, garis yang harus diterabas atau dijalani, untuk mencapai maqam spiritual hingga kemungkinan-kemungkinan hidup sosial-kulturalnya. Itulah dimensi dasar dasar kejiwaan dan kebatinan (spiritual) masyarakat bahari, manusia yang hidup di ratusan bandar di sekujur negeri kepulauan ini sejak dulu kala.

Lima Watak Dasar

Dari dasar mental-spiritual itulah manusia dan kebudayaan Bahari yang berbasis kota bandar itu mengembangkan prinsip-prinsip hidupnya. Garis lurus horison misalnya menjadi penanda atau simbol dari hidup rakyat bandar yang terbuka terhadap orang “lain” atau liyan (the other). Para pelaut dan pedagang dari manca negara berdatangan, untuk melakukan transaksi (perdagangan) dengan rakyat setempat yang sangat terbuka dengan kehadiran mereka. Rakyat yang open, baik masyarakatnya (society), begitu pula secara konsekuen, hati (heart) dan pikirannya (mind).

Inilah penjelasan mendasar mengapa bangsa Indonesia itu sebenarnya memiliki watak atau ciri atau dasar nilai hidup yang open-mind, open-society, open-heart. Watak awal atau pertama itu memberi konsekuensi lahirnya masyarakat yang plural, sebagai ciri/watak kedua, sekaligus juga multikutural sebagai watak ketiga. Sebuah kenyataan yang tidak selalu kongruen di tempat lain. Di banyak negara Eropa misalnya, mereka tidak bisa menghindar dari kenyataan modernnya dimana arus migrasi yang mengeras karena kemajuan teknologi, membuat pluralisme tercipta begitu saja. Namun apakah mereka juga multikultural? Bahkan Kanselir Jerman, Angela Merkel, atau pemimpin Eropa lainnya menyatakan, multikulturalisme sudah gagal. “Pendekatan multikulti sudah gagal, gagal total,” ujar Merkel di hadapan kader muda partainya, CDU (Kompas, 18/20/2010).

Sementara multikultural dalam pengertian hidup yang saling mengisi, bertukar adat secara simbolik dan praktis, memperkaya dan mendewasakan (adab-budaya) itu, sudah menjadi keniscayaan bangsa Bahari sejak awal mulanya. Maka bila, ada masalah kemudian terjadi di negeri ini dalam paham dan praksis nilai tersebut (sebagaimana Eropa), jelas itu bukan merupakan ekspresi atau manifestasi dari watak/karakter atau kenyataan primordial dan tradisi kita. Bisa dipastikan ada variabel atau vektor baru/asing yang bermain, memanfaatkan, atau mengganggu realitas orisinal atau watak ketiga dari bangsa kita itu.

Begitupun pada identitas berikutnya, dimana keniscayaan kenyataan di atas membentuk sebuah nilai yang tertanam kuat dalam diri manusia dan masyarakat Bahari, yakni: egaliter (kesetaraan). Realitas natural karakter kita yang open, plural dan multikulutural di atas secara konsekuen dan alamiah mesti didukung oleh sebuah sikap, baik secara individual maupun komunal, yang menempatkan orang lain (liyan/the other) dalam posisi dan kedudukan yang sejajar atau sama dengan kita.

Karena bila sebaliknya yang terjadi, hubungan itu bersifat struktural atau dominatif, maka tak akan terjadi bauran bangsa yang bahkan hingga hari ini masih terasa di banyak tempat di Indonesia. Akan tercipta rasa enggan, rasa sungkan, bahkan konflik dalam kehidupan Bandar yang tak akan pernah sudah, seabadi konflik yang terjadi pada kota-kota atau negara di wilayah Daratan.

Saya kira-kira catatan-catatan perjalanan, yang dibuat oleh para rahib Cina, India, di masa awal Masehi, hingga sejarawan muslim (Persia) di masa awal kekhalifahan sampai para juru catat penjelajah (dan penjajah) Eropa, bisa Anda baca untuk menemukan bukti-bukti dari empat watak di atas hidup dalam keseharian bangsa-bangsa Nusantara. Egaliterianisme atau pandangan kesamaan-manusia (yang diartikan keliru a.l. sebagai HAM) bangsa ini dibuktikan misalnya, dalam sejarah, di beberapa kota pantai, dimana syah-syah (kepala)bandar dapat saja diangkat dari kalangan asing. Seperti di Semarang masa dulu, syah Bandar yang mengurus para pedagang Jepang adalah orang Jepang. Dan banyak lagi lainnya.

Lebamnya Persatuan Bangsa

Empat ciri atau watak yang turut menyusun karakter (integritas) bangsa Indonesia di atas, sekali lagi, baru sebagian dari 40 watak yang sudah saya identifikasi dalam riset informal di atas. Dari empat watak yang kemudian menjadi nilai bahkan norma dalam hidup-budaya kita itu, terciptalah kemudian, secara beriringan atau sebagai konsekuensi natural dan nurturalnya, satu watak lain yang menyatakan: “Aku tak bisa mengatakan lain, hidupku membutuhkan (hidup)mu”. Secara fundamental, sebagai basis praksis maupun idealistis, aku hidup karena aku diisi oleh hidup orang lain (liyan/the other).

Keterbukaan, pluralisme, multikulturalisme hingga nilai kesetaraan, secara wajar membuat kita memahami bahwa diri kita bisa tegak, utuh dan berguna karena juga diisi oleh diri orang lain. Ada kamu dalam diriku, begitu pun sebaliknya. Tat twam asi, frasa Sanskrit, yang oleh orang Bali-Hindu dimaknai dengan cara yang persis sama, dengan nilai dasar yang sama, “aku adalah kau”. Berarti, tidak mungkin ada “aku” tanpa “kau”, begitu pun sebaliknya.

Inilah nilai paling fundamental dalam program eksistensi manusia Bahari, yang bertolak belakang dengan eksistensialisme Kontinental, dimana “kamu” adalah negasiku, sainganku, musuhku, atau nerakaku bagi pencetus filsafat Eksistensialisme, Jean Paul Sartre. Inilah juga nilai eksistensial paling fundamental dari terciptanya dan (tetap) utuhnnya bangsa Indonesia yang terbentuk kemudian. Indonesia takkan pernah sirna, bila manusia atau masyarakat yang memilikinya, tetap mengembangkan hubungan eksistensial semacam itu. Dimana “aku” bisa dalam bentuk individu, tapi juga bisa komunitas, etnik atau bangsa sekalipun.

Di titik itu, persatuan Indonesia yang sesungguhnya lebam (dalam pengertian positifnya, seperti hukum fisika Newton misalnya), bukanlah sebuah mukjizat, kata seorang ahli politik/agama. Persatuan yang tidak mudah goyah atau retak (seperti “Poci” dalam puisi Goenawan Mohamad) adalah merupakan kenyataan yang sangathistoris. Kenyataan integritas karakter bangsa (Indonesia) Bahari yang sebenarnya kuat, dalam, berakar kuat dan memiliki kebertahanan yang liat.

Dengan lima watak atau nilai dasar kebangsaan ini saja, kita bisa mengacu hingga mengukur secara praktis bagaimana cara hidup kita selama ini, sebagai pribadi, anggota sebuah komunitas atau anak bangsa. Apakah lima nilai dasar itu sudah menjadi bagian dari integritas diri kita, dalam kesejukan, kearifan dan ketenangan Ramadhan, dapat kita uji mulai dari diri sendiri, sebelum kita menilai (judging) orang/pihak lain.

Manakah dari lima nilai dasar itu merupakan implementasi atau pengejawantahan sila-sila Pancasila, saya kira Anda dapat mengidentifikasinya sendiri. Seperti “kemanusiaan yang adil dan beradab (huruf tebal dari penulis)”, apakah sudah didasarkan pada nilai adab Bahari kita yang menganggap orang lain sama (egaliter)? Dengan menerapkan satu nilai warisan leluhur atau nenek moyang itu saja, kita sudah mulai secara praktis mengimplementasikan dan menghidupkan sila kedua Pancasila. Semua dengan alasan, argumentasi dan dasar yang kokoh, tidak apologetik apalagi sloganistik.

Maka, akan tidak hanya sejuk dan indah, jika Ramadhan ini kita isi bersama dengan refleksi dan renungan, berisi terutama oto-kritik (laku yang makin langka kita lakukan, walau sebenarnya juga bagian dari 40 watak di atas), terhadap cara-cara hidup kita selama ini. Cara-cara kita memahami atau mempraktikan Pancasila, yang konon, menjadi ideologi atau “harga (yang kita) mati(kan)” itu. Ramadhan (yang) Pancasilais, adalah bentuk integrasi (bukan simbiosa) dari agama dan negara yang (juga) oleh para ahli banyak diributkan bahkan dipertentangkan. Kewargaan dan kebatinan adalah soal biasa, lumrah, alamiah, dan niscaya dalam hidup bangsa kita. Sejak zaman dulu, zaman nenek moyangku, “orang pelaut”.

 

Komentar