PSSI: Ricuh Selalu Tanpa Malu

Dalam setiap perbincangan tentang Pancasila yang belakangan ini trendy, selalu ada pernyataan –berisi keyakinan yang tak jelas—dasar negara itu boleh dikhianati atau ditinggalkan oleh kaum elitnya, juga mungkin sebagian besar masyarakat urban, tapi ia masih bisa ditemukan praksis atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari rakyat kecil. Di daerah-daerah, di berbagi kampung dan desa.

Pernyataan di atas sesungguhnya masih sangat sumir, dalam arti, ia membutuhkan penjelasan yang adekuat. Sementara penjelasan itu sendiri tidak ada. Lebih rumit lagi, penjelasan itu masih belum bisa diberikan karena beberapa prakondisinya juga belum ada/diketahui. Salah satunya adalah, tiadanya ukuran atau elaborasi praktis dari Pancasila itu sendiri. Bagaimana berlakunya? Apakah di kalangan masyarakat Daya, Tegal atau Baduy ia berlaku sama?

Namun, tetap kita merasa, masyarakat Indonesia adalah pelaksana terbaik dari Pancasila. Dengan kata “merasa” ini, kita merujuk pada justifikasi yang bersifat psikologis atau intuitif belaka. Sebuah prosedur –bahkan kekuatan—dari cara bekerja “pikiran” orang Indonesia. Pancasila adalah cara dan daya hidup dari bangsa dan masyarakat Indonesia.

Lalu mengapa kericuhan, kegalauan dan ketidakpastian hidup saat ini melanda negara kita? Jawabanya sangat sederhana: elitlah penyebabnya. Sejak mula republik ini berdiri, kita dipertontonkan oleh kerja, perilaku dan pada akhirnya budaya politik yang berkembang hampir tanpa kendali norma dan nilai keluhuran. Elite (politik, bisnis, militer) yang dalam sistemnya menjadi penentu dari kebijakan, cara hidup, hingga arah berkembangnya negara ini telah mengombang-ambing dalam berbagai guncangan, badai tiada henti.

Dan kita menyaksikan, bagaimana rakyat, dengan ketahanan budayanya yang luar biasa itu, ternyata sedikit demi sedikit tergerus oleh perubahan-perubahan haluan hidup, sistem yang berganti seperti banci, contoh-contoh perilaku yang deviatif dan sesat, menjadi gerombolan manusia yang hedonis, malas dan materialistis. Menjadi individu yang tidak peduli, kecuali kepentingan, nasib, dan rezekinya sendiri. Bahkan ketika rakyat pun bersatu membela diri, ia menemukan dirinya: tak berdaya.

Uraian panjang ini mesti dilakukan hanya untuk mengatakan: begitulah kita memandang PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia), sebuah organisasi yang memang hanya mengurus sebuah cabang olahraga, namun dapat dikatakan “menguasai hajat hidup orang banyak”. Organisasi, di luar organisasi politik, yang paling banyak mengundang perhatian publik –nasional bahkan internasional—karena kericuhan dan ketidakbecusannya yang terus mengundang kontroversi.

Seperti sebuah negara, PSSI memiliki rakyat yang begitu menghayati “ruh” –atau ideologi dalam bahasa politiknya—dari bangsanya: sepakbola. Mereka bermain, mendukung dan membela –bahkan hingga jiwa darahnya–, menyumbang dan mengiringi kemanapun bola itu bergulir. Dan bola bergulir di klub, kampung-kampung, dan kota-kota. Namun pada tingkat nasional, bola itu tidak menghasilkan apa-apa, kecuali pertikaian, kecurangan, korupsi, dan prestasi kosong.

Sebagaimana bangsa dan negara yang memilikinya, penyebab dari itu semua tidak lain adalah elit, mereka yang memegang kuasa, mendapatkan mandat dan memperoleh berbagai macam privilese dalam hidup persepakbolaan nasional. Elit dalam kehidupan sepakbola saat ini, sebagaimana negerinya, tidak menjadi berkah, pendorongan semangat dan penentu arah kemajuan. Tapi justru ia menjadi sumber bencana, pencipta disorientasi dan kerusakan-kerusakan involutif yang terjadi di internal organisasinya.

Konstatasi yang Menantang

Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita bersama menjadi saksi yang merasa giris dan miris menyaksikan bagaimana elit di dalam PSSI, bermain bahkan bersilat dengan jurus-jurus kepentingannya masing-masing. Merebut posisi pimpinan, yang menurut seorang pengamat politik, dapat “menentukan terpilihnya seorang presiden”. Sepakbola yang secara internasional mengharamkan keterlibatan (pertimbangan) politik dalam urusan manajemen maupun sportifnya, justru menjadi baratayudha pelbagai kepentingan politik di tingkat nasionalnya.

Ada pengusaha, penguasa politik atau pejabat, perwira tinggi militer, atau sekadar petinggi administratif –yang bahkan tidak tahu bahkan tidak pernah mengurus sepakbola sesungguhnya–  merasa memiliki hak, kapasitas, otoritas atau wewenang untuk mengurus dan menentukan bagaimana, apa, dan mau kemana PSSI dikelola. Sebuah pergulatan memalukan yang secara ironis menafikan, bahkan dalam sisi tertentu menghina, pemangku kepentingan utama dari sepakbola itu sendiri: pemain dan rakyat yang mendukungnya.

Maka, sebagaimana bangsanya sendiri yang ia wakili dalam dimensi sportifnya, sepakbola tidak akan pernah mencapai kedamaian, ketenangan berkomunikasi, kemapanan dalam organisasi, hingga puncak prestasi, selama kaum elit yang berada di puncak piramida strukturnya masih dalam perangai, perilaku serta adat dan budaya murahan yang haus kekuasaan dan gatal dengan tindak koruptif-manipulatifnya.

Sepakbola dan negara Indonesia seperti cermin yang saling berhadapan, saling memantulkan bayangan atau refleksi dari tubuh dan kepribadian yang karut marut.  Yang kehilangan standar untuk menentukan sekadar jalan menuju sumber kepribadian atau jati dirinya sendiri. Mereka bukan hanya mengalami amnesia, namun secara sengaja –kadang tanpa disadari oleh atas-sadarnya—meninggalkan sejarah, menganggapnya sebagai arca beku yang cukup menjadi pajangan berlumut di pojok halamanya yang penuh debu.

Idealisme, sebagaimana ideologi, telah lenyap dalam kegersangan gagasan dan visi dari mereka yang merasa dan menemaptkan dirinya dalam barisan elit. Rakyat atau publik sepakbola pun menjadi barisan yang cerai-berai karena terbata-bata dan meraba-raba mencari pegangan ide(alisme/ologi)nya sendiri-sendiri. Di titik ini, semua potensi pun tercurahkan secara sporadik dan sektarianistik, sehingga sinergi tak tercapai, potensi kolektif tak terintegrasi, tujuan dan cita-cita (baca: prestasi) pun tertinggal dalam buku agenda atau mimpi di siang hari.

Dapat dengan tegas dipastikan di sini, kericuhan, perilaku patetik atau involusi di dalam PSSI akan menjadi satu potensi yang laten, yang setiap saat dapat muncul menjadi ancaman bagi kerja publik yang jujur dan sungguh-sungguh. Sehebat apa pun bakat-bakat terpendam yang dilihat pesepakbola dunia pada bibit-bibit pemain di negeri ini, tidak akan berbuah manis prestasi bila mereka masih membiarkan elit semacam di atas tetap bertengger di puncak kekuasaan, tetap merasa memiliki hak untuk mengatur dan menentukan PSSI (baca: negeri) ini.

Konstatasi ini mungkin terasa pesimistis, bahkan bisa jadi nyinyir. Tapi kita lihat saja buktinya dari hasil kongres PSSI yang kedua kalinya diselenggarakan Komite Normalisasi atas perintah FIFA nanti. Jika tetap ricuh, mereka akan mengafirmasi atau menyetujui konstatasi di atas. Bila mereka sukses berdamai dan mendapatkan kepengurusan yang andal dan diterima semua pihak, berarti mereka benar-benar mendengarkan dengan seksama warning yang dengan keras dinyatakan tulisan ini.

Kita tunggu, apa yang mereka –elit—akan lakukan.

 

Komentar