MENJADI INDONESIA BARU

Sesungguhnya, pelbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan mutakhir bangsa kita, Indonesia, berhulu pada sebab yang sederhana. Berbagai fenomena itu sebagian adalah  gejala sosial yang negatif juga destruktif bagi tata hidup masyarakat kita  serta kebanyakan merupakan hal baru yang hampir tidak memiliki presedennya.

Hal-hal baru yang terjadi di hampir semua dimensi kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu secara lumrah menciptakan kecemasan tentang nasib mulai dari soalkesejatian diri kita sebagai manusia/bangsa, keberlanjutan negara (rekayasa modern) ini hingga masa depan anak cucu kita.

Dalam situasi itu, sebagian dari kita banyak terjebak dalam pandangan atau analisis, bahkan solusi yang sangat parsial, sehingga gagal melihat dunia-besar (semesta universal) yang mengarahkan kita pada subtansi dari semua masalah itu. Perilaku elit politik, misalnya, terutama dalam kontestasi tingkat tinggi yang memainkan sentimen golongan (politik identitas), di antaranya memperalat agama sebagai arsenal politik, sesungguhnya hanya akibat dari kegagalan melihat kesemestaan masalah di atas. Kegagalan yang membuat kesadaran akal tidak lagi jernih, perasaan kehilangan sabar, hingga spiritualitas yang ilusif.Post-truth, yang ditandai dengan fake-truth adalah salah satu produksi mutakhirnya.

Begitupun dalam perilaku ekonomi kita, yang dengan asas “benar (hanya) dalam slogannya”, wajib kaya dengan kompetisi bebas, namun dalam kenyataan meniscayakan kemiskinan –demi terciptanya konglomerasi. Semuanya berasal dari kesalahan subtansial yang sama dengan kondisi politik di atas, kegagalan visioner generasi kita yang membuat kita tak sadar atau tak peduli bila kita tengah bersama-sama secara sistemik mengkhianati konstitusi, “inkarus” pada ide pendiri bangsa.

Dalam dimensi lain, sistem hukum kita pun –yang hanya menjadi pewaris hukum kolonial—tidak lain adalah anak kandung hukum (gabungan) kontinental dan anglo-saxon, tidak hanya dalam teori, tapi juga basis epistemologi dan filosofinya. Semua basis yang tidak pernah kita temukan riwayatnya dalam hukum adat di 700 lebih sukubangsa negeri ini. Khasanah hukum luar biasa kaya, yang telah dicipta, dipertahankan dan dikembangkan para leluhur kita sendiri, sehingga mampu mememlihara keberadaan ratusan sukubangsa itu melewati periode yang lebih tua dari bangsa Prancis atau Inggris apalagi Amerika. Dalam tata hukum itu, bahkan dalam konstitusi, hukum (adat) seperti barang haram bahkan hina untuk diperhitungkan keberadaan dan keberlakuannya.

Semua hal sistemik yang dioperasikan secara dominatif di atas oleh pemerintah, menjadi sangat problematik ketika pemerintah dengan kekuasaan dan dana besar yang kita titipkan padanya, secara licin dan cerdik memosisikan dirinya sebagai “the sole power” dan “the biggest problem solver of our country”. Satu posisi yang kemudian, sebagai konsekuensinya, membuat para pemangku kepentingan (baca: penyelenggara) negara lainnya tidak lagi independen, namun menggantungkan dirinya pada pemerintah. Satu keadaan yang menciptakan situasi represif dan menekan semua bentuk kerja serta aspirasi publik

Cara sistemik yang diregulasi secara konspiratif antara tiga triumvirat pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) membuat umumnya kita lupa bila mereka (pemerintah) hanyalah salah satu penyelenggara negara alias (sering kita tulis) “cq”, qualitate qua (salah satu wakil “sah”). Bahwa masih banyak penyelenggara negara lain, yang non-pemerintah, seperti lembaga swadaya masyarakat, komunitas agama, komunitas budaya, komunitas akademik, bahkan milenial yang seluruhnya (semestinya) independen dari pemerintah. Kealpaan publik dan represi yang kontinyu dari pemerintah ini, dalam banyak dekade telah membunuh inisiatif dan kerja kreatif publik dalam turut (juga bekerjasama dengan pemerintah dalam) menyelenggarakan dan mengembangkan negara. Yang terjadi adalah dominasi dan kooptasi pemerintah, agar kekuasaan politik (status quo demokrasi, antara lain) hingga dominasi ekonomi dapat dipertahankan.

Akibat lanjut yang lebih menggiriskan dari praktik pemerintahan di atas adalah terjadinya kekacauan di tingkat nalar dan batin publik  yang hidup dan semesta kosmologis serta filosofisnya selama ini lebih berada dalam ruang-ruang tradisi dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Benturan norma dan moralitas (clash of values) ini menciptakan disorientasi dan jiwa rendah karena kekalahan sistemik yang harus mereka  derita. Ekspresi dari situasi frustratif itu terwujud dalam pelbagai bentuk cara berpikir dan perilaku deviatif (sebagai ekspresi fake-truth yang tersebut di atas) hingga kriminalitas yang sampai pada tingkatan di luar nalar-adab atau imajinasi terliar para seniman sekalipun.

Perlu Gagasan Baru

Dalam situasi di atas, tentu saja kita mesti turut memerhitungkan perkembangan teknologi mutakhir, yang memainkan pengaruh signifikan pada memberatnya destruksi publik (cara bermasyarakat dan bernegara) di atas. Perkembangan yang ternyata juga menjadi ancaman luar biasa, dan di depan mata, bukan hanya bagi kehidupan personal dan komunal tapi  juga bagi keberlanjutan rumah bangsa dan negarakita.

Perkembangan revolusi industri 4.0, yang akan berkembang segera menjadi 7.0, adalah ancaman nyata yang bukan cuma menenggelamkan bangsa ini menjadi budak-baru (new slavery) dari teknologi baru tapi juga kaum elit super kaya yang ada di balik semua kekuatan teknologi itu. Masa depan milenial kita itu akan membuat sebuah negara menjadi tak lebih dari semacam aplikasi dari satu platform internet, atau satu bangsa tinggal sebagai mitologi atau cerita legenda dalam komik atau kartun-kartun Disney.

Semua situasi (cemas) di atas, selaiknya menjadi sumbu menyalanya kesadaran baru kita. Kesadaran yang membantu kita memahami kenyataan tak terelakkan: bila kita tidak berbuat sesuatu, kita akan lenyap atau sekurangnya terjerumus dalam “sumur tanpa dasar” kegelapan. Lebih pragmatis, kita tidak akan bisa berdaya atau berdaulat, terlebih mencapai tujuan atau masa depan bangsa yang mulia, bila tidak membuat antisipiasi yang komprehensif dan adekuat sebagaimana banyak bangsa “besar” lain telah melakukannya.

Dengan logika imperatif di atas, sudah selayaknya para pemangku atau penyelenggara negara –terutama di lapisan elitnya, karena mereka secara historis dan sosiologis adalah penanggungjawab utama—berani menepiskan sejenak perilaku juga kepentingan pragmatis apalagi kebutuhan hedonisnya, untuk menghenyakkan diri dalam gua kontemplatif dimana ia bisa mendapatkan visi yang lebih berdurasi, yang lebih menyeluruh dan visioner, yang lebih bersifat idealistis. Satu kerja yang –saya kira—sepanjang usia kemerdekaan (lebih sering) alpa kita lakukan.

Sudah terlalu lama, negeri yang selalu membayangkan dirinya “besar” ini, tidak lagi memroduksi atau mengacukan dirinya pada idea atau gagasan besar (universal), sebagaimana para pendiri bangsa  selalu melakukannya. Kita justru repot sekali dengan hal-hal remeh dan partisan, termasuk mengurusi gaya hidup mahal hingga kreativitas banal dan konyol untuk mengomentari diksi-diksi kosong yang seolah “berisi” hanya karena melimpahnyafollowers, retweets atau menjadi trending topic.

Jika boleh dikatakan, idea-idea (atau idealisme, bukan atau sebelum ideologi) tersebut sekurangnyamemiliki kapabilitas untuk meneguhkan atau menemukan kembali (refinding) kenyataan-eksistensial kita, sebagai manusia juga bangsa, di masa mutakhir yang penuh gejolak ini. Mengapa? Karena sebab yang sederhana, dan menjadi pengetahuan para pemilik gagasan di sepanjang sejarah peradaban: konstitusi tentang kenyataan-diri adalah awal dari kapasitas (ke)manusia(an) dalam mengolah budaya yang mampu memertahankan keberlanjutan diri (spesies)nya bahkan memuliakan keberadaannya, di hadapan semesta. Secara spiritual bertanggungjawab pada semua potensi ilahiah dalam tubuh kita yang telah diberkahkan olehNya.

Indonesia, sebuah nama modern yang menjadi –jujurnya—fait accompli bagi seluruh anak negeri ini, memiliki kebutuhan yang sungguh sangat mendesak untuk mendapatkan konstitusi “primordial” itu. Harus diakui dengan lapang dada, para pendiri bangsa sebenarnya “hanya” selesai membangun atap kebangsaan dengan nama “Indonesia”. Mereka tidak sempat, lebih tepat mewariskan tugas itu pada kita, untuk membangun “isi” rumahnya: tiang-tiang dan tembok yang membagi kamar-kamar (dengan segala fungsinya) di bawah atap itu.

Namun kita, lebih tujuh puluh tahun hanya mensakralkan payung kebangsaan itu menjadi semacam sacred canopy dimana kita bersesak-desak berlindung di bawahnya untuk menghindari hujan zaman yang datang bagai tsunami. Bila terjadi gesekan tentu lumrah saja terjadi. Maka payung “Indonesia” harus dibumikan (desacralizing) dan diisi, dibangun kelengkapannya tanpa harus meminjam atau menyewa bahan atau strukturnya dari rumah tetangga. Tapi melalui gagasan, gagasan dari pemikir-pemikir terbaiknya sendiri.

Konstitusi Kebudayaan Kita

Konstitusi-diri, sebagai manusia atau bangsa, adalah jalan awal bukan hanya untuk melenyapkan kebingungan kita semua untuk pertanyaan fundamental yang tak pernah bisa kita jawab, siapa aku “orang Indonesia”? Apa dan siapa itu “orang Indonesia”? Benarkah diri itu hanya sebuah kerumunan (crowd) atau komunitas yang kita “bayangkan” bersama?

Jawaban dari kebutuhan eksistensial yang mendesak ini, tidak seharusnya berletih-letih kita cari jawabnya dari rak-rak buku perpustakaan bangsa lain, atau kaum indonesianis yang merasa –bahkan kita posisikan—lebih tahu dari pemilik asli identitas itu sendiri. Padahal mereka hanya memberi cermin dimana kita cuma menangkap refleksi dari diri kita namun kita menganggap refleksi (bayang/wayang) itu sebagai jati diri kita sesungguhnya.

Kita harus mulai dan berani untuk menjelaskan secara adekuat kenyataan eksistensial itu, yang memberi kita koordinat kosmologis, historis hingga sosiologis, juga orientasi futuristik kita, dari latar antropologis-arkeologis kita sendiri. Latar yang kita mudah kita mafhumi dalam satu istilah –yang kita sering sebut dan gunakan tanpa pahami makna sesungguhnya: kebudayaan. Inilah terma primordial paling modern yang menjadi muasal atau hulu dari semua persoalan hidup keseharian kita saat ini. Sebuah terma yang sibuk dijadikan slogan, tapi justru kerap dinafikan hingga dikerdilkan justru obligor utamanya: pemerintah.

Dengan dengan konstitusi-diri yang tidak sekadar teoritik, tapi lebih pada kultural ini, kita bisa menjelaskan (keber)ada(an)nya sebuah bangsa; sebuah prasyarat modern bagi terbentuknya sebuah entitas modern bernama“negara”. Karenanya, kebudayaan juga kebangsaan adalah hal yang meng”atasi” negara, terlebih sebuah pemerintahan, karena eksistensinya jauh lebih panjang durasinya, ketimbang sebuah negara apalagi pemerintahan. Banyak bangsa yang karena ditopang kebudayaannya yang kuat tidak memiliki negara hampir di sekujur usianya, seperti bangsa: Basque, Catalonia, Kurdi, Indian, Aborigin dan banyak lainnya.

Indonesia Baru

Dengan cara berpikir sederhana ini sebenarnya kita bisa memahami bagaimana Indonesia, sebagai kenyataan fisikal maupun konseptual, mesti ditinjau kembali untuk ditemukan jati-diri yang sesungguhnya. Berdasar komprehensi baru tentang kebudayaannya, kita mesti menemukan (kembali) Indonesia dan menegaskan keberadaan barunya, menjadi (manusia dan bangsa) Indonesia baru.

Pokok gagasan inilah yang menjadi pekerjaan “besar” dari ratusan peserta Temu Akbar Mufakat Budaya Indonesia (MBI) ke-III yang baru saja diusaikan beberapa hari lalu di Jakarta. Ratusan aktivis MBI (dari 34 provinsi) yang secara tradisional adalah para agamawan/rohaniwan, ilmuwan/cendekiawan, seniman/budayawan hingga tetua adat senior, namun dalam Temu Akbar kali ini dilengkapi juga (10%) oleh kaum milenial yang cerdas.

Lewat perbincangan dalam lima komisi yang ketat –termasuk gagasan-gagasan radikal, bahkan yang menolak rumah Indonesia itu—akhirnya termufakatkan satu spirit dimana kita, sebagai manusia juga bangsa, harus berubah secara fundamental. Bahwa sistem kenegaraan yang kita jalankan bersama ini harus diubah juga secara fundamental, setelah kita menegaskan sejatinya “kebudayaan Indonesia”, terpenuhinya (ke)bangsa(an) Indonesia, dengan kebutuhan ideologisnya sebagai akar dari seluruh nilai-nilai luhur budaya-bangsa itu, dan akhirnya regulasi pokok (konstitusi) sebagai naskah budaya (bukan hanya yuridis) yang menyerap dan mengejawantahakan seluruh aspirasi kebangsaan (termasuk adat dan agama).

Dari rumusan akhir yang dihasilkan Temu Akbar MBI III ini kita bisa mendapatkan bagaimana kehendak para peserta, yang notabene menjadi representan dari kekuatan terbaik dunia pemikiran/gagasan bangsa ini,untuk menjelmakan “Indonesia baru” lewat penegasan lima topik besar/komisi di atas. Dari peneguhan makna “kebudayaan (nasional) Indonesia” yang kembali ditegaskan berkarakter Bahari –sebagaimana Temu Akbar MBI ke II—kita harus berani melakukan perubahan fundamental pada konstitusi kita hingga praktik sistemik penyelenggaraan negara (terutama oleh pemerintah) yang disetujui peserta telah  inkar pada gagasan mulia dari Indonesia itu sendiri, dan karenanya menciptakan destruksi akut di semua level kehidupan kita.

Inilah jawaban, bisa jadi, yang dapat kita pegang dan gunakan, dengan akal, hati dan kaki kita dalam menetapkan orientasi dan jalan baru untuk kita mengarungi samudera penuh ombak dunia global saat ini. Semua tergantung pada pihak-pihak penentu, para pemangku negara dan negeri, untuk bisa juga bermufakat dengan hasil mufakat budaya di atas, terutama pemerintah –yang tentu saja, paling koppig alias keras kepala dan resisten.

Pertanyaan bagi mereka sesungguhnya sederhana: apakah kita lebih hendak dikendalikan oleh gagasan yang memuliakan atau cara hidup pragmatis-oportunis yang hedonis? Bukankah sejarah membuktikan: peradaban dan perubahan besar zaman senantiasa berawal dan dikawal oleh gagasan besar? Juga agama dan filsafat sejak mula mengatakan hal yang sama: tak ada materi kasar yang eksistensinya tidak diahului oleh ruh atau atma, oleh idea yang halus dan abstrak.

Saatnya kini, kita semua menjawab tegas. Saatnya Indonesia Baru diejawantahkan dan masa depan mulai diwujudkan.

 

 

Komentar