Memanggul Manusia Unggul*

Negeri ini menyimpan tokoh-tokoh unggul dalam sejarah panjangnya. Sejarah kebudayaan bangsa ini dipenuhi prestasi-prestasi besar yang menciptakan prestise tingga bangsa ini di kemudian hari. Berbanding terbalik justru dengan produksi budaya kontemporernya saat ini.

Saya kira, berdasar banyak fakta dan peristiwa, gejala hancurnya hubungan sosial hingga hubungan antarteman atau dengan orangtua di masyarakat Indonesia kini telah menjadi realitas aktual. Dalam sebuah video pendek yang cukup viral belakangan ini, terlihat bagaimana seorang pelajar datang ke sekolahnya berbaju bebas dengan parang panjang di tangannya.

Gambar yang diambil dari ruang guru itu kemudian memperlihatkan sebuah telepon seluler yang dilempar ke lantai menuju sang pelajar yang sudah mendekati ruang guru. “Pergilah! Jangan sekolah di sini lagi!” sebuah suara di luar gambar (off sound) terdengar.

Hanya perkara ponselnya disita karena memang melanggar aturan, seorang remaja mengancam guru bahkan (institusi) sekolahnya dengan kekerasan yang mematikan. Namun, ternyata itu belum seberapa. Di satu kota di Jawa, baru-baru ini, seorang pemuda memukuli habis ayahnya sendiri karena tidak mau membelikan pulsa.

Beberapa hari sebelumya, terjadi peristiwa serupa, tapi lebih tak terimajinasikan, di kota yang berbeda, seorang pemuda juga menyiksa ayah kandungnya sebab hal yang sama. Tidak berhenti di situ, pemuda tersebut mengunci ibunya di kamar, menyeret ayahnya yang terkapar ke dapur lalu menghujaninya dengan bacokan golok.

Di lain waktu di ruang berbeda, seorang remaja belasan tahun meminta neneknya untuk diam karena terus-menerus melarang dia bermain gim di komputer. Anak itu kemudian mendorong sang nenek dengan menekan keras lehernya sambil memintanya diam, hingga sang nenek akhirnya benar-benar diam juga tak melarang lagi karena ia diam untuk selamanya. Suatu kali di lain tempat, seorang remaja belasan tahun menghujamkan obeng berkali-kali ke leher belakang ibu kandungnya hanya karena keliru membelikan jenis ponsel yang sesuai dengan keinginannya.

Bagaimana perasaan Anda, kita, mendengar cerita-cerita di atas? Bagaimana pikiran, hati, juga sensasi tubuh Anda saat coba mengendapkannya? Horor? Semua itu fiksi, khayal seperti banyak film dan novel? Bahkan, saya yang 40 tahun hidup dalam fiksi (sastra dan drama) harus jadi pecundang; kalah dalam memainkan imajinas keji itu ketimbang hidup nyata di atas. Mulut bahkan bahasa saya ternganga, tak sebutir kata pun jatuh jadi penanda.

Namun itulah kenyataan kita, hari-hari belakangan ini. Anak membunuh ayah dan ibu kandungnya, ibu membunuh suami dan anak kandungnya, begitupun ayah–bahkan–menghamili anak gadis kandungnya berkali-kali, dan seterusnya.

Sebagian dari pembaca mungkin berseru “Setop! Jangan teruskan!”, sebagaimana kerap saya temukan di pelbagai ruang bicara. Sebuah seruan kengerian yang akut, juga ketidakmampuan menerima kenyataan yang begitu pahit.

Kenyataan yang harus diterima dan melanda sebuah negeri, sebuah bangsa, yang–katanya–tata tenteram kerta raharja, yang menjadi firdaus bagi dunia lain, yang keseniannya membuat sejarah dan dunia standing ovation, yang bukan cuma kaya raya, tapi konglomerat adat-budaya, yang senyum, keramahan, dan kesantunannya membuat semua pelancong asing jatuh hati. Apa lagi? Semua yang menjadi modal berbangga, jadi sumber cemburu berbagai bangsa, saat ini telah berangsur menjadi sejarah. Jadi tragedi.

Tragedi karena perbuatan yang kekejamannya bahkan melampaui imajinasi pengarang wahid sekalipun itu, bukan cuma memperlihatkan perubahan cara berpikir, sikap mental, hingga perilaku individual, tapi juga dampak sosialnya yang menyentuh seluruh dimensi hidup kita.

Tragedi karena perubahan-perubahan itu tidak lain merupakan produk budaya kita juga. Kenyataan yang membuat saya sering mengonstatasi peradaban yang kita capai hari ini menyimpan kebudayaan yang teperosok ke jurang nadirnya. Kita seperti bangsa Roma sekitar 1,5 milenium lalu, seakan-akan memasuki zaman baru: zaman dark age, kegelapan.

Keunggulan fantasional

Bila sebagian masyarakat sulit menerima realitas degil, busuk, dan jahanam itu, lalu bagaimana dengan mereka, kaum elite? Bagaimana dengan mereka yang menjadi penanggung jawab atau pelaksana negara (pemerintah dengan seluruh institusinya)? Apakah mereka juga ngeri? Atau jangan-jangan tidak mengerti? Bahkan, tak tahu itu semua informasi, atau boleh jadi paham dan mengerti, tapi tak peduli karena hatinya sudah tuli, pikirannya terkunci pada kepentingan sempitnya sendiri?

Kita tak pernah mendengar mereka yang bertanggung jawab, yang diberi amanah dan fasilitas mewah untuk mengurus kita–semua anak negeri–bicara mengenai semua hal itu. Berkeras mendapatkan substansi, dengan riset dan survei, lalu mencoba mengandaikan solusi. Sayang, kita tak pernah dengar. Namun, dalam situasi itu, mereka justru bicara tenang dan lantang tentang ‘manusia unggul’, sumber daya manusia (SDM) yang berkemampuan ‘lebih’.

Entah apa yang dibayangkan, dirancang, dan ditargetkan dari ‘SDM unggul’ tersebut? Sementara itu, kenyataan yang menjadi basisnya begitu rapuh, bahkan hancur. Betapa pun mereka coba menutupi atau mengamuflase realitas tersebut dengan optimisme dan harapan hiperbolik untuk menipu atau memanipulasi kesadaran serta akal sehat publik, termasuk milik mereka sendiri.

Pemerintah sebagai obligor utama dalam situasi ini, masih percaya dan tetap mengandalkan pendidikan dan ideologi sebagai jalan keluar atau cara untuk mencapai keunggulan bangsa. Sementara itu, dalam data yang diproduksi Biro Pusat Statistik (2018), masih lebih dari sepertiga, 38 juta anak didik (dari 90,8 juta yang ada) belum menerima pendidikan yang seharusnya.

Masih 7 jutaan dari mereka ialah pengangguran terbuka, puluhan juta yang tertutup. Bahkan, lebih dari setengah mereka yang bekerja tersebut, hanya lulus dari sekolah dasar. Lebih tragis lagi, persentase terbesar dari pengangguran itu ternyata lulusan perguruan tinggi dan sekolah kejuruan, dua jenjang pendidikan yang diharapkan dan ditarget pemerintah menjadi produsen generasi unggul yang siap bekerja.

Bagaimana pula ideologi, sebagai–konon–acuan hidup dan perilaku bangsa menjelaskan kenyataan yang terekposisi di bagian atas, yang sebagian besar justru melibatkan remaja dan kaum muda, milenial?

Apalagi sebagian dari generasi itu terlibat secara aktif dalam gerakan klandestin atau radikalisme karena justru terpapar atau terinduksi ideologi yang berbeda. Padahal, bagi mereka yang sangat percaya ideologi sebagai determinan utama, dihantui sebuah pertanyaan mendasar yang belum pernah terjawab tuntas: benarkah rakyat negeri ini hidup sehari-hari mengacu pada ideologi negara? Namun telanjur, kita terjebak dalam bayangan fantasional di atas, tentang generasi muda atau milenial yang hebat, tangguh, kreatif-inovatif, unggul dalam banyak hal.

Jebakan fantasi yang menciptakan ilusi kenyataan (juga masa depan) ini tidak bisa direpresentasi sebagian kecil dari mereka yang konon ‘sukses’ dalam dunia virtual, dalam kerja atau bisnis berbasis internet, baik secara profesional individual maupun aksi korporasional. Sementara itu, kita mafhum, para profesional (di bidang animasi, gim, atau pemrograman) itu sebagian besar hanya menjadi buruh dari selera dan syahwat profit perusahaan global.

Para pemain dalam industri digital pun, katakanlah startup, macam Gojek dan Tokopedia, sudah dikerdilkan pada masa pertumbuhan awalnya karena diakuisisi sebagian besar sahamnya oleh raksasa-raksasa global di bidang yang sama. Kenyataan yang membuat para milenial Indonesia terjebak sebagai pelanduk dari banyak raja hutan di dunia yang mempermanensi ‘hukum rimba’ yang purba

Keunggulan budaya kita

Bila kita bersama mau jujur, fondasi dari semua problem akut di atas ada pada merosotnya acuan-acuan nilai bersama, yakni norma positif dan moralitas terbentuk darinya. Kondisi itu terjadi, kita paham bersama, akibat invasi luar biasa. Terlebih, setengah abad terakhir dari apa
yang disebut globalisme yang di dalamnya menumpang–secara terbuka atau sembunyi–gaya hidup baru, norma juga moralitas etis baru, cara berpikir, hingga ideologi, bahkan kepentingan sektarian baru.

Kondisi itu diperberat lagi terdegradasi jika tidak bisa dikatakan juga hancurnya, otoritas tradisional (kaum informal leader: agamawan, tetua adat, cendekiawan, hingga pejabat negara) akibat ‘demokrasi tanpa ukuran’ dari masifnya penggunaan media sosial.

Produknya: publik, di antaranya kaum milenial sebagai bagian terbesar, kehilangan acuan–terutama lokal/tradisional–dalam menghadapi realitas baru yang invasif di atas. Dalam keadaan limbung, instable, mereka mengais-kais pegangan sebagai acuan baru dan mereka menemukannya di dunia ‘hukum rimba’ tadi, internet.

Maka itu, bila disaksamai dengan sedikit cermat, dimensi utama bahkan tunggal yang menjadi awal dari kerusakan itu ialah produsen dari cara hidup, cara berpikir, perilaku, hingga otoritas di atas, yang tak lain ialah kebudayaan. Sebuah dimensi paling fundamental yang menghasilkan produk utamanya: nilai, norma, moralitas, etika, dan estetika. Semua hal abstrak yang menjadi simpul harapan, hasrat, dan cita-cita luhur sebuah masyarakat. Lantai yang mendasari peri kehidupan sehari-hari di atasnya.

Namun, dalam kenyataannya, kita harus menerima kepahitan saat obligor utama dari hal ini, pemerintah, menyebut dan menempatkan kebudayaan melulu sebagai pupur di wajah mereka. Retorika atau propaganda seolah-olah mereka ‘berbudaya’ tanpa pemahaman komprehensif tentang makna, proses, hingga fungsinya secara sosial (dan seluruh dimensi hidup lainnya).

Tak ada kebijakan yang kuat dan visioner, bahkan penganggaran yang memadai untuk menumbuhkan kebudayaan yang notabene juga basis utama dari apa yang mereka sebut SDM unggul. Baik di pusat maupun daerah, soal anggaran, misalnya, kebudayaan kalah bahkan oleh dinas kebersihan, sampah, apalagi lalu lintas.

Pemosisian kebudayaan seperti itu bukan hanya berarti peminggiran atau penafian secara praktis, melainkan dalam hemat saya, sudah menjadi penghinaan, bahkan di banyak kasus melakukan asasinasi eskpresi/aktualiasi/progresi dari kebudayaan. Sementara itu, imaji tentang ‘SDM unggul’ yang melahirkan kesadaran ilusif di atas, tidak perlu dilarikan ke berbagai arah. Bahkan, secara disorientatif ke mitologi India, khususnya Hindu, seperti tokoh Kresna sebagian acuan figural.

Kita, negeri kita ini, menyimpan tokoh-tokoh unggul dalam sejarah panjangnya. Bukan hanya raja-raja di kerajaan besar masa lalu, bukan hanya Ken Arok, Hayam Wuruk, atau Agus Salim di kemudian hari.

Namun, lebih separuh dari tujuh presiden Indonesia ialah manusia unggul, yang–seperti Ken Arok–lahir bukan dari pendidikan yang sangat tinggi, dari grass root, bukan elite. Satu dari banyak bukti, tradisi yang berasal adat-istiadat sebagai produk budaya memiliki kemampuan lebih dari cukup untuk melahirkan dan menumbuhkan keunggulan. Bahkan, jauh lebih kapabel dari budaya modern, dengan pendidikan modern-kontinental di dalamnya.

Nyatanya, sejarah kebudayaan bangsa ini dipenuhi prestasi-prestasi besar yang menciptakan prestise tingga bangsa ini di kemudian hari. Berbanding terbalik justru dengan produksi budaya kontemporernya saat ini.

Dalam budaya primordial itu, sebagaimana terbukti, ‘siapa pun dapat menjadi apa pun’, dari bukan siapa-siapa menjadi ‘siapa’, from zero to be (come) hero. Tinggal persoalannya bagaimana prosesus budaya itu mesti terjadi sehingga ia bisa bekerja secara produktif, kreatif, dan inovatif. Ini hal yang sama sekali kurang disadari obilgor utama negara ini, sebagaimana terbukti dalam produk-produk mutakhirnya di atas.

Bagaimana prosesus budaya tersebut, yang bisa menjelmakan keunggulan yang selama ini laten alias terpendam sebagai potensi (yang sebagian terkuburkan)? Perlu kertas-kertas lain untuk menjelaskan. (*)

*Dimuat di Media Indonesia, Sabtu, 28 September 2019.

Komentar