Hilangnya ‘Man of Ideas’

Di sebuah ruang pelatihan. Sekitar 30 guru dari sekolah tingkat dasar dan menengah mengikuti latihan yang akan meningkatkan kemampuan dan kreativitas mereka dalam menjalankan proses ajar-mengajar. Baru selesai sehari, dari seminggu rencana pelatihan di daerah yang sejuk, gosip bermunculan di kalangan guru peserta. “Uang transport kita kecil sekali,” kata gosip yang dengan segera meruyak seperti penyakit menular itu.

Akhir kata, pertemuan umum dilakukan antara panitia pelatihan dan para guru peserta. Keluhan, kritik, dan protes mengeras, karena uang transport atau honor guru dianggap terlalu kecil. Panitia bekeras, dana yang ada dari departemen teknis memang minim, dan lagi guru di situ justru mendapat ilmu, plus makan, minum, penginapan, peralatan secara gratis. Mengapa harus menuntut honor? Berlebihan lagi. “Terus terang saja, kalau memang dibilang guru itu sekarang matre, harus diakui. Bapak harus bisa terima kenyataan itu,” kata satu guru yang menjadi wakil lainnya.

Lepas dari bagaimana penyelesaian masalah dalam pelatihan guru yang dilakukan beberapa waktu lalu itu, pernyataan guru-wakil di atas menyuratkan dengan keras, dasar dan motivasi kerja para (sebagian) guru masa kini. Profesi guru yang selama ini dianggap suci, dihormati, dan dianggap “pengabdian” lebih dari sekadar kerja profesional, ternyata telah bergeser jauh menjadi sebuah kerja dengan perhitungan profit material yang ketat. Bahkan bisa di luar logika umum tentang reward atau kompensasi kerja.

Penyelesaian baik akhirnya terjadi dalam kasus di atas. Umumnya guru kembali menyadari posisi vital dan tugas “suci”nya dalam membentuk kepribadian murid, kepribadian sebuah bangsa. Dan tugas itu tak dapat diukur dengan digit-digit imbalan material. Sebuah kesadaran yang membuat angket kecil di masa pelatihan itu, menghasilkan jawaban 80% “tidak setuju” atas pertanyaan: “Setujukah Anda bila guru disebut sebagai pahlawan tanda jasa.”

Tentu analisisnya mudah dilakukan. Standar dan desakan hidup kontemporer, dimana dunia konsumtif begitu kuat menerjang semua ideal hidup pribadi dan kolektif, bahkan daya beli kini menjadi ukuran eksitensi dan derajat pribadi, membuat semua kerja seperti kehilangan dasar ide, motif dan tujuan tindakan, kehilangan kebanggaan dalam pelaksanaannya. Biarpun tugas dan kerja itu adalah sebuah amanah “suci”, sekalipun itu dimandatkan oleh keluhuran yang bernama “rakyat”.

Apapun tugas itu, profit material apa yang bisa didapat. Jika bisa, tugas seringan-ringannya, pundi seberat-beratnya.

Tugas Bangsa

Gejala atau realitas mutakhir itu, kita mafhum, merasuki sel-sel hidup di lapisan sosial mana pun. Di kalangan profesional, buruh, seniman, agamawan, pejabat judikatif dan eksekutif mana saja. Termasuk apa yang kita kenal dengan “wakil rakyat” yang terhormat. Mereka yang mendapat mandat dari konstituen (rakyat)nya, untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka di tingkat nasional. Menjalani tugas yang tak hanya untuk pribadi dan kelompok, tapi bagi sebuah bangsa.

Namun dalam kenyataannya, sama kita mafhumi pula, “wakil rakyat” yang berdiam di kantor-kantor dan gedung mewah parlemen itu, membayangkan dirinya juga sebagai pekerja atau buruh bayaran, macam ilustrasi kasus di atas. Berulangkali mereka menggunakan silat cara dan lidah terindahnya untuk menambah pundi-pundi, meningkatkan saldo rekening pribadi mereka.

Hingga akhirnya, kasus PP No. 37 tahun 2006, menandaskan adanya erosi dari etos kerja dan pemaknaan sebuah tugas yang dibebankan bangsa. Bahwa sebuah tugas kini tidak lagi diukur dari nilai intrinsik atau idealnya, tapi melulu dari segi ekstrinsik dan nominalnya. Bahwa idea tentang tugas demi “kepentingan kolektif”, “kemajuan atau cita-cita bersama”, “pembelaan kedaulatan”, “keluhuran akal/manusia” dan sebagainya, tidak lagi tersimpan dalam ubun kesadaran kita para pekerja.

Tak ada lagi rasa bangga, pada pelaksanaan, penyelesaian, dan paripurna hasil dari tugas yang diemban atau diamanatkan. Perhitungan kolektif diciutkan menjadi tujuan sempit sekte dan golongan. Sehingga sebenarnya, beberapa jabatan utama negara, dimana amanat nurani rakyat tersimpan di dalamnya, sudah tak pantas lagi menyadang emblem “yang terghormat” di dadanya.

“Wakil rakyat” alias parlemen, sebagai salah satu institusi yang paling tegas di posisi “suci” itu, selama ini hanya mengundang rasa kecewa, getir, dan (sebagian) amarah. Soal studi-studi lapangan, kasus-kasus korupsi dan manipulasi, pelicikan hukum, pemerkayaan diri, hingga “penenggelaman kasus” dana pendidikan yang dilakukan pemimpinnya sendiri dan tentu kasus PP di atas.

Menjadi anggota parlemen kali ini tak lebih dari satu pilihan kerja “bayaran”, yang kadang artifisial, sekadar memenuhi jadual. Rasa bangga dan terhormati karena dipercaya oleh banyak orang, tidak menjelma menjadi wibawa, empati dan produk yang membela habis masa kini dan masa depan mereka yang diwakilinya. Itu semua dianggap romantisme. Begitupun yang terjadi di kalangan yang semestinya paling militan: polisi dan militer. Mereka justru baku hantam, bahkan saling membunuh sendiri.

Bahkan seragam dan pangkat pun tak bisa lagi membela kesucian historis dan kulturalnya. Tugas memang tugas, katanya, tapi apa kita tak boleh hidup enak. “Emangnya ini jaman perang, bung. Belanda jauuh deh…” ujar seloroh. Ya, perang mungkin tak ada, tapi sebenarnya ia terjadi dalam diri sendiri. “Belanda” pun mungkin bermetamorfosa menjadi diri sendiri.

Kehilangan Ide

Aus bahkan pudarnya rasa bangga, “keluhuran” dalam tugas-bangsa ini, sebagian muaranya pada gagalnya kita memproses transformasi nilai kebangsaan yang dahulu sempat membuat negeri kepulauan ini utuh, merdeka, dan menegakkan rasa percaya diri, membusungkan dada di mimbar (internasional) mana saja. Muara ini dihuni banyak penjaga. Sebagian di antaranya adalah mereka yang mendapat mandat utama rakyat untuk memimpin: mereka yang ada lembaga-lembaga eksekutif di antaranya.

Kegagalan transformasi nilai itu tampak pada minimnya imajinasi, dangkalnya visi para penyelenggara negara, terutama dalam mengidentifikasi perubahan adab, adat, dan budaya masa kini. Pergeseran tajam yang terjadi setidaknya seperempat atau setengah abad belakangan, melahirkan banyak simbol, indikator dan standar baru yang dengan paksa atau tidak mengenyahkan yang lama. Belum lagi ditambah desakan aplikasi acuan-acuan baru dalam tata negara, hukum, politik, sosial dan sebagainya, membuat para pemimpin kewalahan dalam mengkonstitusi realitas mutakhir kita.

Pada akhirnya semua itu menciptakan keterbataan dalam menetapkan solusi, kebijakan, bahkan sampai pada pola berpikir dan pola mentalnya. Situasi mutakhir negeri ini hanya mengajarkan “rasa kalah”, pesimisme, sekadar dan daya survive. Kita kehilangan ide-ide yang mampu mengaksentuasi diri mutakhir kita pada tantangan masa kini. Kita sebenarnya kehilangan ideologi, ketika ideologi lama bersembunyi dalam diktum klasik di buku-buku tua: kehilangan makna dan peran krusialnya dalam meneguhkan kebangsaan dan kebanggaan. Kita sesungguhnya kehilangan “man of ideas”.

 

Komentar