DEMOKRASI YANG CEMAS

Kadang praktik demokrasi di satu negara atau juga di sebuah organisasi terlihat membingungkan bahkan menggelikan. Dalam praktiknya di berbagai organisasi tentu kita sudah banyak mendengar, menjadi saksi atau bahkan terlibat pada kondisi yang ganjil dalam tradisi akal sehat yang diamini ratusan tahun oleh ratusan bangsa itu. Entah bagaimana prosesus atau mekanisme praktik itu, menggunakan uang, pat gulipat, sikut-siukutan, ancaman, skenario tersembunyi kaum elit, tidak terima kalah, dsb., semua pengurus dan anggota organisasi itu mengklaim praksis politiknya itu “demokratis”. Mateng atau tulen lagi.

Termasuk praktik demokrasi dalam pemilu kepala daerah kita belakangan ini. Semua pihak, hingga otoritas tertinggi di kalangan pemerintah, merasa galau, cemas dan dibuat repot hanya karena hanya ada “caltung” alias calon (pasangan) tunggal di sebuah daerah pemilihan? Demokrasi yang katanya mateng dan tulen itu sekonyong seperti remaja atau akil balik yang merasa cemas akan esksitensi atau kepribadiannya –yang sudah dipromosi begitu hebat kekuatannya—hanya karena tidak berhasil memroduksi lebih dari satu balon alias bakal calon pemimpin dalam sebuah pemilu.

Kecemasan itu terjadi, antara lain, disebabkan makna dan “hakikat” demokrasi lenyap atau batal karena tidak terjadi apa yang disebut “pemilihan” (election), salah saty terma atau mantra paling alakzam dalam demokrasi, karena tidak ada pilihan dalam “pemilihan”, alias caltung alias rakyat beraklamasi untuk hanya memilih satu calon saja. Tepatnya, tidak memilih alias tidak berdemokrasi.

Padahal apa salahnya dengan aklamasi, yang dalam arti lain adalah mufakat? Entah apakah mufakat didapat lewat proses musyawarah secara langsung atau terbuka (dalam sebuah pertemuan besar, misalnya)? Atau bisa jadi mufakat karena secara tidak langsung semua sepakat bila caltung itu adalah calon pemimpin terbaik dari yang terbaik dari yang ada. Dan semua orang tahu itu. Sehingga tak ada gunanya ada calon kedua atau ketiga, jika mereka hanya menjadi gula-gula pemanis atau sekadar memenuhi rukun demokrasi, seperti kosmetik untuk bisa disebut cantik.

Lalu mengapa demokrasi, dan para pemeluk teguh yang imannya taqlid, jadi senewen dan cemas? Apakah karena permufakatan –entah dengan proses apa pun—dianggap tradisional karena berbasis adat (yang notabene diterima oleh dasar negara kita), lalu dianggap tidak demokratis? Apakah ketidaksediaan pesaing potensial untuk mencalonkan diri tidak dianggap sebagai pengakuan sekaligus penerimaan ikhlas terhadap caltung dan malah justru menampakkan satu kedewasaan dan kearifan (parpol) dalam bentuk tersendiri? Bukankah justru menjadi ganjil jika seperti koor, baik pemerintah maupun para kritikusnya malah menganggap sikap parpol itu sebagai pengkhianatan pada konstituennya, pada publik?

Maka, sesungguhnya, tidak ada alasan untuk menunda pilkada. Ketiadaan calon jamak dalam sebuah pilkada dapat dianggap sebagai konsensus atau mufakat dari seluruh pemilik kepentingan bahkan rakyat sebagian besar bahwa caltung memang pantas untuk memerintah di periode depan, tentu dengan banyak alasan yang publik mengetahuinya sendiri. Ini adalah sebuah kearifan, sehingga tidak perlu ada defensi agresif yang menyatakan itu penjegalan (karena memang cara berpikir yang demokratis teknis atau text-book democracy).

Manipulasi Demokrasi

Sebenarnya, jujur dan tidak jujur, kita harus mengakui terma politik paling membahana sepanjang sejarah manusia ini, “demokrasi”, adalah sebuah makna yang tidak tetap, relatif bahkan labil. Peduli buku teori atau otoritas sehebat apa pun, termasuk negara yang dianggap paling demokratis sekalipun, tidak mampu dan berhasil mengerangkeng istilah tersebut dalam sebuah makna yang tetap dan tunggal. Bahkan di negeri kelahirannya sendiri, Yunani, juga negara-negara Oksidental-Kontinental yang mencuri atau mengaplikasikan demokrasi (dengan cara pikir dan tujuannya subyektifnya sendiri). Demokrasi bukanlah sebuah makna yang selesai, namun tetap pantha rei, seperti air yang terus berubah karena tak henti mengalir bersama waktu, sebagaimana orang atau adab Bahari memahami dan mengimplementasikannya dalam hidup sehari-hari, di Yunani juga di negeri Bahari lain, termasuk yang terbesar macam negeri kita, Indonesia.

Kondisi itu membuat banyak bangsa dan negara, yang dapat Anda baca dan buktikan sendiri, memiliki klaim yang sama sebagai “negara demokratis” walau dalam praktiknya sangatlah berbeda bahkan acap bertentangan dengan segala teori tentang idea(l) dari demokrasi itu sendiri. Bukankah negara-negara macam Korea Utara atau Kongo hingga Sahara Barat –yang belum diakui itu—menggunakan kata “demokratik” sebagai bagian dari nama resminya?

Bila kemudian kata “demokrasi” tinggal berfungsi sekadar sebagai simbol, kamuflase atau bahkan manipulasi dari sebuah praksis politik sebuah negara atau organisasi, sesungguhnya istilah itu menjadi mubazir jika tidak bisa bilang menyesatkan untuk digunakan. Karena apa pun istilah atau sistem teknis-teoritis yang menulangpunggunginya, tidaklah bermakna secara hakiki atau sekurangnya secara pragmatis bagi publik secara keseluruhan, bagi kepentingan publik (rakyat).

Dari pemahaman sederhana ini, saya tidak menganjurkan untuk kita bersama menghapus “demokrasi” baik secara simbolik maupun dalam hakekat atau fungsi pragmatisnya. Karena dalam kultur global seperti saat ini anjuran seperti itu sudah menjadi semacam “bunuh diri politik” (political suicide) yang dapat merembet menjadi “kematian sosial dan ekonomis”, karena kuatnya kaum resisten dan pemeluk teguh demokrasi yang taqlid.

Namun secara sederhana saya hanyamencoba mengembalikan cara (sistem) kita berpolitik, berbangsa dan bernegara pada tujuan paling dasar untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia (rakyat), bonum commune communitatis (kesejahteraan rakyat secara umum) dalam istilah standar dalam ilmu politik, yang berposisi negatif berhadapan dengan bonum commune hominis (kesejahteraan untuk kepentingan individual saja). Sebagaimana setidaknya tersurat dalam kitab babon klasik Politeia dari Plato, yang diterjemahkan dan diartikan sama dengan “Republik”.

Sesungguhnya demokrasi dan republik memiliki pemaknaan umum hampir sama, dimana keduanya memang mengacu dan mengarahkan obyektifnya pada kepentingan rakyat (demos dan public). Perbedaan mendasarnya ada pada kata penjemuknya, dimana demos (δῆμος) atau rakyat dipasangkan dengan kratos (κράτος) atau kekuat(s)an, sementara pūblica atau rakyat/umum dipadankan dengan rēs atau urusan/kepentingan. Maka bila demokrasi berkonotasi pada kekuasaan dan kedaulatan yang dapat menjamin  terwujudnya kepentingan/kesejahteraan publik (public affairs/welfare), maka republik sebuah bentuk (apa pun) pemerintahan yang mengurus persoalan/kepentingan publik yang sama.

Dilihat dari muasalnya, dua istilah tersebut kian memperlihatkan beda yang signifikan. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, wilayah Bahari yang menetaskan gagasan itu, sementara Republik berasal dari bahasa Latin sebagai bentuk perwujudan praktisnya di kalangan bangsa Roma (Republik Romawi yang terkenal itu). Dengan kata lain Yunani memiliki gagasan idealnya, Romawi memberi bentuk aplikatifnya.

Tentu saja, kedua istilah itu kemudian berkembang dengan nasib dan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Termasuk dengan bias dan deviasinya masing-masing. Namun sebelum kata demokrasi begitu luas digunakan, predikat republik digunakan sebagai nama resmi oleh sebagian besar negara di dunia, bahkan hingga hari ini. Penekanan modernnya kini bukan lagi pada kekuasaan atau kedaulatan (yang esensinya ada pada) rakyat dalam demokrasi, tapi representasi dari kekuasaan itu yang dipegang oleh sekelompok orang (elit) yang menyebut dirinya pemerintah sebagai pengatur dan pewujud bonum commune communitatis tadi.

Republik Pancasila

Bila polusi makna dan kontaminasi kepentingan sempit (sektarian) sudah membunuh makna asali dari demokrasi, kata republik relatif lebih steril, walau –terutama di Afrika—beberapa pemimpin republik justru melanggengkan kekuasaannya yang nepotis, berbasis trah, seperti monarki yang justru dilawan republikan sedari awalnya. Indonesia, dalam posisi ini, dalam hemat saya, cukup ideal bila tetap menggunakan nama resmi sebagaimana disepakati para pendiri dan konstitusi, Republik Indonesia. Tanpa imbuhan atau embel “demokrasi” sama sekali, jika itu hanya artifisialisasi, bluffing, apalagi manipulasi pada rakyat juga dunia.

Pemerintahan Republik dalam bentuknya apa pun (sepakat dengan Aristoteles dalam kitabnya, Politics), selaiknya lebih terobsesi untuk mewujudkan rēspūblica, ketimbang memroduksi imagi-imagi institusional berlabel demokratis. Dengan pengertian ini, sebagaimana terjadi di Cina, Vietnam. Iran, Turki, bahkan Inggris, terbuka peluang untuk menggunakan dasar-dasar filosofis, kosmologis, hingga ideologis lain dalam penyelenggaraan pemerintahan itu.

Mengapa tidak kemudian jika dasar-dasar itu bersifat lokal, misalnya ia berdasar pada Pancasila, yang tidak harus disinkretiskan atau diutak-atik gathuk dengan demokrasi modern (karena memang beda). Hanya bagi sebuah pemerintahan, visi Pancasila dimulai secara idealistis terbalik mulai dari sila kelima, berurut ke sila pertama. Artinya, dalam hati dan kepala seluruh aparatus pemerintahan bekerja untuk mewujudkan sila kelima itu, dengan menggunakan landasan kerja (teknis) sila keempat hingga yang paling fundamental (spiritual) sila kelima.

Sementara publik, menjalankan kehidupan sehari-harinya mengikuti urutan sila sesuai dengan susunan yang dibuat oleh para pendiri bangsa. Hidup dan bekerja dengan landasan utama sila pertama untuk mencapai (dibantu oleh pemerintah) kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Maka sebuah republik pun akan tercipta bukan hanya dalam idealisasi saja tapi juga dalam praksis juga obyektifnya.

Tidaklah terlalu muluk atau mengejutkan, jika pun harus ada kata sifat atau pelengkap dalam nama resmi negara ini, kita bisa menggunakan nama baru “Republik Pancasila Indonesia”. Sebagai sebuah kode bagi dunia bahwa kita sebagai bangsa dan sebuah peradaban memiliki cara (the way) kita sendiri, yang diciptakan, dihimpun dan dikembangkan selama ribuan tahun, untuk mencapai rēspūblica. Sebagai identitas pembeda, sekaligsu menolak homogenisasi kultural yang terjadi global saat ini. Apalagi, konon, banyak bangsa sudah mengenali bahkan –konon lagi—mengagumi Pancasila, sebagai kristal kebudayaan dari adab kita, adab yang sangat asal: Bahari.

Komentar