Bargaining Nationalism

Inilah pertanyaan dasar (juga hipotesa) yang sering saya ajukan di balik bangunan historik negara Indonesia kita: apakah benar modernitas bangsa kita sebagai negara dibentuk oleh sebuat spirit juga gagasan yang bernama ”nasionalisme”.

Saya memulai jawaban hipotetik saya dengan semacam kesangsian, ada hal atau faktor lain yang jauh lebih kuat dimiliki oleh bangsa ini sehingga mereka (merasa perlu, harus, bahkan niscaya) bersatu untuk membentuk identitas baru sekaligus melawan apa yang disebut dengan kolonialisme. Faktor itu, dengan seluruh kemampuan analitik plus keyakinan, adalah apa yang kita sebut—dan kerap kita curigai justru sebagai potensi penghancur kesatuan dan nasionalisme itu sendiri—dengan (identitas) lokal atau kedaerahan.

Apa yang saya maksud ini adalah sebuah satuan-satuan kultural yang telah menciptakan, merawat dan mengembangkan adab(t) dan tradisinya masing-masing selama ratusan bahkan ribuan tahun di wilayahnya masing-masing di seluruh wilayah Nusantara. Apa yang menjadi niat dan tujuan dasar dari tumbuhnya organisasi-organisasi lokal (daerah) bersifat modern, seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Sumataranen Bond hingga Sekar Rukun dan Pemuda Kaum Betawi adalah kumpulan anakanak muda yang memiliki semangat (dan tujuan memuliakan budaya) kedaerahan.

Bahkan Bdi Utomo (BU) yang didirikan pada awalnya pun pada akhirnya harus mengambil bentuk sejatinya sebagai organisasi priyayi Jawa yang memang menjadi golongan pendiri dan elite pengurusnya. Kenyataan itu menggambarkan, gerakan awal di negeri ini dimulai oleh sebuah kesadaran yang pada mulanya bukanlah politik, tapi pada masalah-masalah praktis kesehatan, perdagangan (ekonomi)—seperti Sarekat Islam, yang notabene primordial Jawa dan Islam—dan terutama pada dimensi adab dan tradisi lokal mereka; apa yang kita sebut dengan sebutan: kebudayaan.

Pada intinya, semua organisasi itu adalah gerakan (yang bersemangat/berdimensi) kebudayaan. Tidak ada politik apalagi dalam bentuk modern (demokratisnya) yang bernama partai, terlibat dan bermain di tahap awal ini. Kecuali ketika infiltrasi gagasan baru dari Eropa yang mendesakkan universalisme sebagai basis melihat eksistensi manusia, sebagai gagasan dasar dari apa yang kita sebut kemudian sebagai ”human rights”, ”liberalisme” juga ”demokrasi” itu sendiri, dilakukan oleh beberapa orang asing yang konon ”pro pergerakan” seperti Douwes Dekker,

Snevliet, atau rekanan mereka macam Soewardi yang ngotot menyeret BU menjadi gerakan politik dengan menentang Gunawan Mangunkusumo yang berkeras menetapkan BU dalam khittahnya sebagai pergerakan pendidikan dan kebudayaan. Maka tidaklah mengherankan bila milestone kedua dari sejarah pergerakan dan dibangunnya negara modern (republik) ini, dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, tidak hanya dihadiri oleh organisasi-organisasi pemuda kedaerahan di atas, dan hampir tiada organisasi apalagi partai politik, tapi juga sebenarnya bukanlah sebuah petanda dari sebuah revolusi (pemikiran dan gerakan) politik, tapi lebih tepat sebagai sebuah manisfesto kebudayaan pertama dan sesungguhnya, yang tentu saja sangat berbeda karakter, sifat dan asal-usulnya dengan istilah yang sama yang pada tahuan 1966.

Kebudayaan yang Dirampok

Kebudayaan, dalam hal ini adalah budaya-budaya lokal yang memencar hingga 700-an varian di seluruh pelosok negeri kita, sesungguhnya adalah pondasi ideal(istik) dari bangunan kebangsaan dan kenegaraan (modern) kita. Kearifan adat(b) dan tradisi itulah yang memunculkan rasa dan kebutuhan akan persatuan berbasis pada realitas historis ribuan tahun mereka di kawasan ini, realitas yang menyadarkan mereka bahwa keberadaan yang satu ditentukan oleh juga keberadaan (dan nasib) dari yang lainnya. Situasi interdenpendensial yang multikultural itu adalah keniscayaan sejarah, geografis dan kebudayaan yang tidak terelakkan.

Pergolakan modern yang terjadi di seluruh dunia, sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dari Turki hingga Mesir, dari India hingga Cina, hanyalah momentum global dimana kebutuhan ”persatuan” itu mengental dan mengeras menjadi pergerakan. Keniscayaan ini jauh lebih masuk akal dan fundamental ketimbang alasan masuknya gagasan nasionalisme sebagai ide pemersatu dan pembentukan negara modern Indonesia. Menurut sejarah yang kita tahu bersama, nasionalisme adalah barang baru yang dibawa oleh agen-agen Barat dan para cendekiawan/ intelektual lokal yang belajar di Barat.

Betapa pun sebenarnya ide itu sudah didiseminasi lebih dulu secara lebih terbatas oleh pelajar-pelajar Islam Nusantara di wilayah Arab (terutama Magribi), gagasan baru sama sekali ini tidaklah mungkin mengalami internalisasi di kalangan seluruh rakyat Indonesia, katakanlah dalam jangka tahunan atau belasan tahun. Proses internalisasi budaya atau pemberadaban di dalam tradisi-tradisi yang ada di Indonesia selalu melewati proses yang sangat panjang, bisa ratusan bahkan ribuan tahun.

Itulah yang terjadi pada budaya-budaya asing yang tercerap dalam budaya lokal kita, seperti India, Cina, Arab, Persia, Armenia, Yahudi dan sebagainya. Karenanya, hipotesis itu menguat untuk menyatakan realitas kultural yang telah menjadi adat dan adablah faktor utama lahirnya persatuan negeri ini. Lebih tegas, kebudayaan dan kearifan lokal yang menjadi pemegangsahamutamadari berdirinya negara atau republik ini. Bukan organisasi apalagi partai politik. Tapi cara berpikir, sistemik- teoritik-praktik modernlah yang kemudian memberi permisi secara formal dan legal bagi partai politik membeli bahkan merebut saham (kebudayaanatau) daerahituuntukmenjadi aktor utama dan penerima kue terbesar dari bangunan baru kebangsaankita. Sampaihari ini.

Menawar Konspirasi

Berbasis komprehensi sejarah di atas, kini kita mendapatkan diri kita dalam sebuah dekapan— tepatnya cengkeraman— gagasan yang sebenarnya tidak memiliki akar dalam sejarah peradaban kita sendiri: nasionalisme dan demokrasi. Gagasan yang diintrodusir oleh afirmasi kita pada sendi-sendiri fundamentalnya tentang kebebasan, universalime, hak asasi manusia, dan sebagainya, yang sejak awal abada ditanamkan dengan kuat oleh kepentingan kolonial dan komprador globalnya.

Tidak mengherankan jika kemudian kita harus berhadapan dengan bangsa-bangsa lain tidak dalam posisi unik sebagai sebuah bangsa yang memiliki cara berpikir, cara hidup dan sistem bermasyarakat sendiri, tapi dalam posisi kompetitif dalam sirkuit politik dan ekonomi yang menggunakan engine, teknologi, rasionalitas bahkan ukuran-ukuran yang sama (universal). Sejak awal, republik ”nasionalistis” ini harus melakukan tawar-menawar (bargaining) dengan kekuatan-kekuatan ”nasionalistis” lain, tanpa mampu mengedepankan unikum atau alternatif peradaban kita sendiri.

Dapat Anda bayangkan bagaimana nasionalisme tawar-menawar (bargaining nationalism) itu mendapat bentuk dan praksisnya di masa kini. Pada apa dan siapa yang kita melakukan bargain itu? Bagaimana proses dan isi tawar-menawarnya? Apa kemungkinan-kemungkinan hasilnya? Apa yang sebenarnya hasil-hasil yang pernah ditelurkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa/negara kita dulu? Apa yang akan terjadi pada pemimpin kita di masa depan (yang dekat) ini?

Seorang host sebuah untuk acara diskursif tentang hukum di sebuah stasiun TV nasional mengutip ucapan J. Edgar Hoover, guru besar intelijen AS dan pendiri FBI, bahwa ”…(bahkan Boediono dan Sri Mulyani, dua pejabat tinggi keuangan kita yang diminta jadi saksi pengadilan atas kasus Bank Century) tidak menyangka bahwa mereka berhadapan dengan konspirasi besar…” juga ternyata, (pemimpin) negeri ini harus menghadapi kekuatan yang sama—bahkan lebih besar— untuk bargaining ide(ologi) nasionalisme dengan kepentingan- kepenting pragmatis yang tampak begitu kritis dan mendesak. Apa atau siapa yang akan dikorbankan, tingkat keluasan imajinasi Anda yang akan menjawabnya.

(Sumber: Koran Sindo, 21 Mei 2014)

Komentar