Ancaman Komplit Transportasi

Setelah Adam Air hilang di perairan Majene, saya masih tak ragu terus membeli tiketnya untuk perjalanan dalam negeri. Saya lihat begitupun ratusan orang yang selalu memenuhi rute perjalanan saya. Pada satu pramugari cantik saya berkesan simpati, “Tampaknya kecelakaan tak memengaruhi penumpang, ya?” Ia tersenyum. Tambah cantik pasti. “Biasa saja, pak. Tak berubah.” Saya pun menikmati segelas plastik air mineral, jatah umum penerbangan murah ini.

Namun kemudian, setelah Adam Air kembali celaka, patah badan di Juanda Surabaya, saya pikir saya tak sendiri, untuk berpikir ulang menggunakan maskapai itu. Saya banting stir. Cari yang lain. Dua kali saya sudah ganti. Menghibur diri secara mistik, “Biarlah Tuhan menjaga keamanan saya.” Inilah cara kita, lari dari ketidakmestian teknologis akibat kelalaian, kebodohan, ketidakpedulian para penanggungjawab penerbangan negeri ini.

Tapi kini, setelah burung besar paling berwibawa, Garuda pun, jatuh terbakar di Yogya, saya pun berhenti mencari ganti alternatif. Tidak maskapai lain. Tidak lewat udara, tidak darat, tidak pula laut. Semua moda transportasi yang tersedia di tiga matra itu telah membuat saya merasa terancam dengan pasti. Saya takkan melewati pintu dengan ular kobra tidur melintang di tengahnya.

Kalau akhirnya saya menunda –mungkin sementara– semua perjalanan jarak jauh saya, mungkin bukan hanya lantaran dunia perhubungan material kita kian tragik penanganannya. Tapi hal itu sudah semakin tegas memperlihatkan buruk dan bebalnya para pengelola sistem transportasi terpenting itu. Tak seperti bencana alam, situasi kritis dunia transportasi ini sebagian besar adalah karya manusia, sebagaimana semua moda dan sistemnya dibuahkan dari pikiran manusia juga.

Karenanya, jika seseorang harus bertanggungjawab mengenai hal ini (sudah pasti harus ada manusia itu), dia mesti menghukum dirinya berkali-kali, mengakui inkompetensinya, meminta maaf, dan menerima sanksi sosial hingga politisnya. Jika ia seorang menteri, misalnya, maka Hatta Rajasa sudah harus mundur empat kali, mungkin lebih, sebagai bagian dari pertanggungjawabannya.

Realitasnya? Ia masih merasa gagah di kursi megahnya. Puluhan pejabat kelas bawah justru bertumbangan di kakinya. Inilah prosedur tanggungjawab negeri kita: bukan atasan memikul tanggungjawab bawahan, tapi justru bawahan yang harus memanggul beban kesalahan atasan.

Persoalan pun menjadi ruwet. Tidak saja kelancaran dunia bisnis, politik, sosial dan kultural kita terhambat karena ancaman transportasi. Tapi juga garansi percepatan hidup dan akselerasi progresi kebudayaan kita secara umum pun akan terganggu. Justru ketika kita tengah memacu diri untuk itu. Justru ketika pemerintah sepertinya bersemangat besar menjadi pesaing global. Di ulu hati proses itu, di mana kita bisa melakukan pertemuan dan komunikasi fisik, kita justru harus menghentikan langkah.

Bukan karena alam, bukan nasib saudara. Karena manajemen. Password yang justru dipakai oleh penanggungjawab negeri ini. Saya tertidur setengah pulas. Mengeluh pulsa yang membengkak, mengganti biaya perjalanan yang harus ditempuh. Dan urusan belum juga selesai.

 

Untuk Suara Karya, edisi 9 Maret 2007

Komentar